STARINDONEWS.COM, Maros – Kinerja aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Maros kini tengah menjadi sorotan tajam setelah berbagai laporan yang mengungkap dugaan adanya penyimpangan dalam tugas mereka.
Meskipun belum ada kasus besar yang terungkap, laporan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjukkan adanya kekhawatiran mendalam mengenai efektivitas dan transparansi institusi penegak hukum. Rabu (28/8/2024)
Ketua LSM Lidik Pro Maros, Ismar, S.H., menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Maros yang dipimpin oleh Ipda Sukarman.
Menurut Ismar, unit ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penanganan kasus-kasus korupsi, yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.
“Kami menilai bahwa evaluasi mendalam dan perbaikan mendesak diperlukan agar APH dapat bekerja lebih efektif dan transparan,” tegas Ismar.
Ismar juga menambahkan bahwa beberapa laporan yang telah disampaikan masih belum mendapatkan tanggapan yang jelas.
“Jangan sampai ada permainan dalam penanganan laporan. Yang paling disayangkan adalah ketika kami memasukkan laporan ke Polres, selalu dikatakan bahwa laporan ini sudah ada di Polda, namun tidak pernah ada bukti konkret yang diberikan,” ungkapnya.
Abdul Malik dari LSM KIPFA RI Maros juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama, tetapi kali ini menyentuh fasilitas di RSUD dr La Palaloi.
Malik melaporkan bahwa sejumlah fasilitas vital rumah sakit tersebut memerlukan pembaruan untuk memastikan pelayanan yang memadai.
“Kami mendesak pihak terkait untuk segera menangani masalah ini agar fasilitas kesehatan dapat memenuhi standar yang diharapkan,” ungkap Malik.
Aktivis LSM Lemkira, Ismail Tantu, memperluas kritiknya kepada Polres Maros dan Kejaksaan dengan menyoroti kurangnya transparansi dan komunikasi dari institusi tersebut.
“Masyarakat membutuhkan kejelasan dan respons yang cepat terhadap laporan yang masuk. Kinerja yang kurang transparan dapat mengikis kepercayaan publik,” ujar Tantu.
Selain itu, Tantu juga mengkritik proyek peningkatan jalan di kawasan kantor Bupati Maros, yang menelan anggaran sekitar 5 miliar rupiah.
Menurutnya, pengawasan ketat terhadap proyek-proyek semacam ini sangat penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.
“Kami meminta agar setiap proyek publik dipantau secara ketat untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi,” tegas Tantu.
Hingga berita ini diturunkan, penulis masih berusaha menghubungi semua pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi resmi mengenai isu-isu yang dilaporkan oleh masyarakat dan LSM.
TIM
